Hasil cetak informasi elektronik danatau dokumen elektronik. Undangundang ite dan peraturan serta regulasi untuk cyber. Uu ite pertama disahkan pada tahun 2008 sebagai uu no. Transaksi elektronik uu ite sebagaimana yang telah diubah oleh. Pemeriksaan sidang pengadilan, banding, kasasi, dan peninjauan kembali hal. Alat bukti informasi elektronik dan dokumen elektronik. Kami memasang iklan pada konten yang anda ingin jelajahi. Dalam undangundang ite diatur bahwa informasi elektronikdokumen elektronik danatau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, dan merupakan. Informasi elektronik danatau dokumen elektronik danatau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di indonesia. Dalam uu ite maka sms itu termasuk alat bukti, cuman disini peran sms itu sendiri bisa menjadi 2, yaitu menjadi alat bukti petunjuk ataupun alat bukti surat.
Pembuktian terhadap tindak pidana cybercrime yang ditinjau. Pasal 15, dan pasal 16 uu ite, yang pada intinya informasi dan dokumen elektronik harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaanya. Dengan demikian, untuk memberikan kepastian hukum keberadaan informasi elektronik danatau dokumen elektronik sebagai alat bukti perlu dipertegas kembali dalam penjelasan pasal 5 uu ite. Undangundang republik indonesia nomor 11 tahun 2008. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan. Berbicara mengenai kedudukan cctv sebagai alat bukti dalam hukum acara pidana di indonesia tidak bisa dilepaskan dari undangundang no. Undangundang informasi dan transaksi elektronik disingkat uu ite atau undangundang nomor 11 tahun 2008 adalah uu yang mengatur tentang informasi serta transaksi elektronik, atau teknologi informasi secara umum. Uu ite undang undang informasi dan transaksi elektronik indonesia undangundang informasi dan transaksi elektronik atau undang undang nomor 11 tahun 2008 atau uu ite adalah uu yang mengatur tentang informasi serta transaksi elektronik, atau teknologi informasi secara umum. Hal senada diungkapkan kepala seksi penyidikan kejaksaan tinggi jawa barat arief muliawan di kesempatan yang sama. Menurut uu ite, suatu informasi elektronik dokumen elektronik dinyatakan sah untuk dijadikan alat bukti apabila menggunakan sistem elektronik yang sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam uu ite, yaitu sistem elektronik yang andal dan aman. Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis. Ada beberapa perubahan di uu ite yang baru yaitu sebagai berikut. Agar tidak terjadi penafsiran bahwa putusan tersebut akan mempersempit makna atau arti yang terdapat di dalam pasal 5 ayat 1 dan ayat 2 uu ite, untuk memberikan kepastian hukum keberadaan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik sebagai alat bukti perlu dipertegas kembali dalam penjelasan pasal 5 uu ite.
Uu ini memiliki yurisdiksi yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam. Undangundang informasi dan transaksi elektronik ite. Namun, dalam perkara pidana bahasannya masih terbatas. Di luar alat bukti itu, tidak dibenarkan dipergunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Informasi elektronik danatau dokumen elektronik merupakan alat bukti yang sah apabila menggunakan sistem elektronik sesuai ketentuan uu ite. Undangundang informasi dan transaksi elektronik atau yang biasa disingkat dengan uu ite yang diterbitkan pada 25 maret 2008. Uu ite menjadi uu no 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, lembaran negara no 58 dan tambahan. Uu ite berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum, baik yang berada di wilayah indonesia maupun di luar indonesia yang memiliki akibat hukum di indonesia. Untungnya artikel ini bukan skripsi atau tesis yang harus membuat simpulan pada akhir tulisan. Download uu ite lengkap disini pengertian uu ite undangundang informasi dan transaksi elektronik adalah ketentuan yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam undangundang ini, baik yang berada di wilayah hukum indonesia maupun di luar wilayah hukum indonesia, yang memiliki akibat hukum di. Uu ite no 19 tahun 2016 telah mempertegas hasil cetak print out sebagai alat bukti. Data elektronik sebagai alat bukti yang sah dalam pembuktian.
Baiklah pada kesempatan ini kita coba melihat beberapa putusan mahkama agung yang mengenai uu ite ini khususnya pada pasal 27. Revisi undangundang informasi dan transaksi elektronik uu ite resmi berlaku usai melewati 30 hari sejak disahkan menjadi uu pada 27 oktober 2016. Alat bukti informasi danatau dokumen elektronik dan hasil cetaknya disini sebagaimana yang ada pada pasal 5 ayat 2 ditafsirkan. Uu ini memiliki yurisdiksi yang berlaku untuk setiap orang yang. Pdf hasil cetak informasi elektronik danatau dokumen. Penegasan informasi dan dokumen elektronik sebagai alat bukti juga dicantumkan dalam pasal 44 uu no. Barangbarang yang pada umumnya dapat dipergunakan untuk memberatkan atau meringankan kesalahan terdakwa corpora delicti selain dari pengertianpengertian yang disebutkan oleh kitab undangundang di atas, pengertian mengenai barang bukti juga dikemukakan dengan doktrin oleh beberapa sarjana hukum. Dengan demikian, bahwa uu ite telah menentukan bahwa dokumen elektronik danatau hasil cetaknya merupakan suatu alat bukti yang sah dan merupakan perluasan alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang telah berlaku di indonesia, sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti di muka persidangan. Uu ite telah mendapatkan nomor dan ditandatangani oleh presiden sby pada tanggal 21 april 2008.
Hasil putusan mk mengenai unsurunsur pasal 27 uu ite no. Ada beberapa materi yang diatur dalam undangundang ite, seperti yang berikut ini. Pengakuan informasi atau dokumen elektronik yang digunakan sebagai alat bukti hukum yang sah. Salah satu manfaat uu ite, papar arief, adalah diterimanya dokumen elektronik sebagai alat bukti di pengadilan. Hal ini dicantumkan pada pasal 2 uu ite tentang ketentuan tindak pidana cyber berlaku bagi setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam uu ite. Undangundang informasi dan transaksi elektronik adalah ketentuan yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam undangundang ini, baik yang berada di wilayah hukum indonesia maupun di luar wilayah hukum indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum indonesia danatau di luar wilayah hukum indonesia. Ini 7 poin utama revisi uu ite yang mulai diberlakukan. Pengaturan alat bukti harus didasarkan pada sistem dan prinsip pembuktian hukum acara pidana yang berlaku di indonesia. Alat bukti elektronik diakui seperti alat bukti lainnya yang diatur dalam kuhp. Pdf kajian mengenai undang undang tentang informasi dan. Contoh kasus di atas merupakan contoh kasus mengenai pelanggaran undangundang nomor 11 pasal 27 ayat 3 tahun 2008 tentang uu ite. Tentang alat bukti yang sah dalam hukum acara pidana, tentunya kita. Uu ite masih perlu perbaikan, ditingkatkan kelugasannya sehingga tidak ada pasal karet yang bisa dimanfaatkan untuk kegiatan yang tidak produktif download materi lengkap. Alat bukti lain berupa informasi elektronik dan atau dokumen elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 1 dan angka 4 serta pasal 5 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3.
Dalam pasal 35 undangundang nomor 11 tahun 2008 tentang ite telah dijelaskan bahwa. Selain itu, uu ite telah mengatur tata cara perolehan informasi elektronik sebagai alat bukti pasal 43. Terdapat korelasi antara alat bukti yang terdapat dalam pasal 108 huruf b uu. Ada banyak pertanyaan mengenai konstruksi hukum alat bukti elektronik yang diatur dalam uu ite, atau kedudukan alat bukti elektronik dalam sistem hukum acara pidana di indonesia. Uu ite telah mendapatkan nomor dan ditandatangani oleh presiden sby pada tanggal 21. Uu tppu mengatur bahwa alat bukti elektronik dapat diklasifikasikan sebagai dokumen, yaitu data, rekamanatau informasi yang dapat dilihat, dibaca.
Tetapi pada uu ite sendiri mengakui alat bukti informasi danatau dokumen elektronik danatau hasil cetaknya itu merupakan perluasan dari alat bukti hukum acara yang berlaku di indonesia. Jika sms tersebut hanya diperlihatkan pada saat pembuktian maka hanya merupakan alat bukti petunjuk sehingga hakim hanya akan mencari persesuaian saja diantara alat bukti lainnya. Arief pun mengaku bersyukur dengan adanya uu ite tersebut. Hasil cetak atau print out di dalam pasal 2 uu ite diakui sebagai perluasan dari alat bukti.
Pasal 44 alat bukti penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan menurut ketentuan undangundang ini adalah sebagai berikut. Pasal 5 uu ite, diatur tentang penggunaan alat bukti informasi elektronik dalam pembuktian, khususnya tindak pidana narkotika. Legalitas alat bukti elektronik dalam sistem peradilan. Pasal 5 1 informasi elektronik danatau dokumen elektronik danatau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Di samping itu, pasal 5 ayat 1 dan 2 uu ite menyatakan bahwa informasi elektronik danatau dokumen elektronik danatau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah sebagai perluasan dari alat bukti yang sah sesuai menurut hukum acara yang berlaku di indonesia. Agar tidak terjadi penafsiran bahwa putusan tersebut akan mempersempit makna atau arti yang terdapat di dalam pasal 5 ayat 1 dan ayat 2 uu ite. Uu 19 tahun 2016 tentang perubahan atas uu 11 tahun 2008. Uu ite yang belum lama ini direvisi, berlaku mulai hari ini. Informasi elektronik danatau dokumen elektronik danatau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan. Hasil cetak informasi elektronik danatau dokumen elektronik juga sah apabila berasal dari sistem elektronik sesuai ketentuan uu ite. Peran dokumen elektronik sebagai alat bukti pada sistem. Cyber law atau undangundang informasi dan transaksi elektronik uu ite sendiri baru ada di indonesia dan telah disahkan oleh dpr pada tanggal 25 maret 2008.
Undangundang republik indonesia nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undangundang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Bagaimana aspek hukum layanan spt elektronik efiling menurut uu ite terkait dengan sertifikasi elektronik dan alat bukti digital jika terjadi sengketa. Cakupan alat bukti sebagai upaya pemberantasan kejahatan siber. Namun sejak adanya uu ite, cyber crime mendapat tempatnya sendiri dalam sistem. Dalam uu ite diatur bahwa informasi elektronikdokumen elektronik danatau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, dan merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di indonesia. Alat bukti elektronik digital evidence dalam uu ite. Tapi, tidak sembarang informasi elektronikdokumen elektronik dapat dijadikan alat bukti yang sah. Undangundang informasi dan transaksi elektronik adalah ketentuan yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam undangundang ini, baik yang berada di wilayah hukum indonesia.
Penyebab tidak digunakannya alat bukti informasi elektronik dalam pembuktian tindak pidana narkotika di aceh dikarenakan, yaitu. Analisis ruu tentang informasi dan transaksi elektronik. Beberapa ketentuan dalam undangundang nomor 11 tahun. Kitab undangundang hukum acara pidana memang tidak menyebutkan secara jelas tentang apa yang dimaksud dengan. A read is counted each time someone views a publication summary such as the title, abstract, and list of authors, clicks on a figure, or views or downloads the fulltext. Alat bukti baru yang dimaksud adalah informasi elektronikdanatau dokumen elektronik yang dicetak atau print out dari suatu file dari sebuah sistem elektronik. Kekuatan alat bukti surat elektronik dalam pemeriksaan perkara. Ia menunjuk pada pasal 5 ayat 1, dimana dirumuskan. Uu ite terdiri dari bab dan 54 pasal yang mengupas secara mendetail bagaimana aturan hidup di dunia maya dan transaksi yang terjadi di dalamnya. Naskah lengkap undangundang ite uu no 11 tahun 2008.
Mk dalam amar putusannya menambahkan kata atau frasa khusus ya terhadap frasa i for asi elektro ik danatau dokumen elektronik sebagai bukti perlu dipertegas dalam penjelasan pasal 5 uu ite pasal 5 ayat 1 dan 2 berbunyi. Sebagai alat bukti tindak pidana pencemaran nama baik melalui. Pengaturan nama domain dan hak kekayaan intelektual. Menurut yahya harahap, dalam buku pembahasan, permasalahan, dan penerapan kuhap. Hasil kajian menunjukkan bahwa pembuktian pada uu ite bersifat lex specialis, dikarenakan uu ite mengatur segala. Uu ite kementerian komunikasi dan informatika republik indonesia. Undang undang ite perkembangan teknologi informasi pada umumnya dan teknologi internet pada khususnya telah mempengaruhi dan setidaktidaknya memiliki keterkaitan yang signifikan dengan instrumen hukum positif nasional. Kedudukan alat bukti digital dalam hukum acara pidana.
Undangundang uu tentang ite informasi dan transaksi. Uu ite undang undang informasi dan transaksi elektronik. Alat bukti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundangundangan. Undangundang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik uu ite adalah undangundang pertama di bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik sebagai produk legislasi yang sangat dibutuhkan dan telah menjadi pionir yang meletakkan dasar pengaturan di bidang pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik. Uu ini memiliki yurisdiksi yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam undangundang ini, baik yang berada.
Data elektronik sebagai alat bukti yang sah dalam pembuktian tindak pidana pencucian uang. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum. Selain itu, anda juga dapat berlangganan layanan premium dari. Alat bukti tulisan pasal 1867, pasal 1868, pasal 1869, pasal 1870, pasal 1871, pasal 1872, pasal 1873, pasal 1874, pasal. Uu ite ini baik itu kasus yang memenuhi klausul pelanggaran pada pasal 27 atau pasalpasal yang lainya dalam uu ite no 11 tahun 2008. Dapat dilihat bahwa kejahatan mayantara cybercrime ini tidak mengenal.
Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan adblock pada browser anda. Pada uu ite dimuat tentang perbuatan yang dilarang pada. Uu ite atau undangundang informasi dan transaksi elektronik adalah peraturan undangundang yang mengatur tentang teknologi informasi dan transaksi elektronik. Informasi elektronik danatau dokumen elektronik danatau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Serta legalitas alat bukti elektronik dalam uu ite dalam bab iii tentang informasi, dokumen, dan tanda tangan elektronik, serta penjelasan dalam pasal 44. Pada saat ini, uu ite sudah mampu mengakomodir tentang alat bukti elektronik. Uu ini memiliki yurisdiksi yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan. Saya sudah menanyakan tema artikel ini pada ahlinya pada suatu forum resmi, tanggal 3 pebuari 2012 di surakarta, namun hingga.
1262 621 1271 45 1042 553 69 528 598 731 764 939 1368 81 1398 1498 1383 1120 128 644 849 1075 492 387 242 1337 1546 49 1449 888 13 693 827 1225 1249 625 732 508